Komparasi INA-CBGs Dengan Tarif Rumah Sakit Untuk Kasus Deugeu Haemoragic Fever (DHF)
Ekonomi & Bisnis / 25/09/2020

Perhitungan tarif INA-CBG’s berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit yang didapatkan dari rumah sakit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tarif Indonesian Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket-paket pelayanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit yang besarannya ditetapkan dalam PMK Nomor 59 Tahun 2014. Suatu sistem biaya standar yang efektif mensyaratkan agar manajemen bereaksi secara tepat terhadap selisih karena selisih yang tidak terkoreksi dapat mempengaruhi perusahaan selama beberapa periode. Besarnya selisih serta dampaknya pada operasi di masa mendatang mempengaruhi reaksi perusahaan terhadap selisih. Selisih kecil biasa terjadi dan sebagian besar tidak memerlukan perhatian khusus dari manajemen, kecuali ada pola tertentu.

Otonomi dan Perencanaan Keuangan Daerah
Ekonomi & Bisnis / 05/09/2020

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu didampingi dengan referensi yang memperjelas pengertian dan pemahaman secara mendalam mengenai Otonomi dan  kemampuan keuangan daerah, melalui Buku Ajar Otonomi dan Perencanaan Keuangan daerah ini diharapkan membantu mahasiswa dalam…

Rasio Biaya Langsung dan Biaya tidak langsung Operasional Perguruan Tinggi Negeri X
Ekonomi & Bisnis / 05/09/2020

Dari tahun ke tahun, secara umum minat masyarakat semakin tinggi untuk dapat diterima di PTN dan ini menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT), karena dengan menggunakan parameter yang ada dalam 3 SSBOPT pemenuhan standar PTN akan tetap dapat dipertahankanBerdasarkan PERMENDIKBUD Tahun 2014 Nomor 93 dijelaskan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam dua komponen utama, yaitu (1) Biaya Langsung (BL) dan (2) Biaya Tidak Langsung (BTL). BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa peraktivitas, dan aktivitas pendukung sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kemudian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan  bahwa penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Pada pasal yang lain disebutkan bahwa Pemerintah secara berkala harus menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT). SSBOPT disusun harus memperhitungkan tiga parameter yaitu jenis program studi, tingkat kemahalan wilayah dan pemenuhan standar nasional perguruan tinggi.. Pada dasarnya biaya operasional pendidikan dikategorikan menjadi biaya langsung…

Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Ekonomi & Bisnis / 05/09/2020

Ketergantungan manusia pada sumber daya alam tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia, bahkan pada era modern saat ini kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk mendukung manusia diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri. Disebutkan dalam teori antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumberdaya mempunyai hubungan yang negatif artinya semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian akan semakin menipis tersedianya sumberdaya alam di negara yang bersangkutan. kemudian terdapat hubungan yang positif antara pembangunan ekonomi dan pencemaran lingkungan, semakin giat pembangunan ekonomi maka semakin tinggi pula derajat pencemaran lingkungan.  Komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.SDGs dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tentang Indikator serta masing-masing tujuan dan target SDGs yang terkumpul di dalam Pilar Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Lingkungan Hidup yang didukung oleh Pilar Tata Kelola, ketiga-tiga pilar dalam Sustainable Development Goals tampak dalam pola pendekatan Sustainable Development Goals,  agar pembangunan ekonomi…