Modul Pembelajaran Micro Teaching
Pendidikan / 11/01/2021

Modul Pembelajaran Micro Teaching  ini merupakan modul tercetak dan elektronik yang dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas oleh Dosen Bersama mahasiswa maupun untuk pembelajaran mandiri bagi mahasiswa.  Modul ini didesain menggunakan pendekatan model picture and picture  untuk membantu pembelajaran mahasiswa terutama mahasiswa berkebutuhan khusus.  Modul ini juga dirancang hypercontent, yang di dalamnya terdapat link dan QR Code untuk mengakses konten-konten pembelajaran lain yang tersedia. Penerapan metode ini di dalam kelas, ternyata mampu mengembangkan perilaku guru dalam lingkungan belajar secara baik. Metode Micro Teaching dapat digunakan untuk berbagai fungsi di berbagai jenjang dari pendidikan calon guru, pengangkatan guru, dan in-service program. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seorang calon guru harus mampu menguasai materi pengajaran dan tata kelola sebuah kelas dalam proses pembelajaran. Penguasaan ini diperoleh melalui latihan-latihan yang dilakukan oleh guru dan praktik langsung di lapangan bagi calon guru. Kegiatan ini dikenal dengan istilah Micro Teaching  atau pembelajaran mikro.

Interaksi Dinamis Volatilitas Imbal Hasil Saham dan Volume Perdagangan di Bursa Efek Indonesia
Ekonomi & Bisnis / 21/12/2020

Dunia investasi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dari kondisi di pasar modal pada berbagai aspek keuangan.  Pertumbuhan yang dinamis tersebut salah satunnya dapat menimbulkan adanya volatilitas. Buku monograf ini adalah sebagai hasil penelitian yang membahas mengenai interaksi dinamis volatilitas saham dan volume perdagangan. Krisis finansial yang saat ini dialami oleh Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami dampak yang sama yang mengakibatkan ekonomi mengalami resesi sejak kuartal pertama tahun 2020 dengan beberapa indikator di stock market. Pergerakan pasar yang meliputi  harga, volume perdagangan di stock market semakin menunjukkan market dan investor harus siap dengan risiko yang akan dihadapi.  Termasuk dengan adanya volatilitas yang cukup tinggi sebagai ukuran risiko atas ketidakpastian yang akan berdampak juga pada frekuensi perdagangan dan tingkat pengembalian investor. Ketidakpastian dalam kondisi saat ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting dalam melakukan kajian mengenai volatilitas imbal hasil saham di pasar modal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah imbal hasil (retun) saham dipengaruhi oleh volume perdagangan dan volatilitas imbal hasil saham dipengaruhi volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Januari 2019 hingga Juni 2020 dengan menggunakan struktur model ARCH, GARCH dengan data time series pada periode penelitian.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal
Hukum / 16/12/2020

Perlindungan terhadap konsumen terutama bagi umat Islam merupakan suatu hal yang sangat prinsip karena berkaitan dengan masalah halal dan haram suatu produk industri, makanan, dan kosmetik yang sehari-hari banyak digunakan dalam kehidupan. Kesadaran terhadap masalah ini semakin meningkat dari pihak produsen maupun pihak konsumen akan produk-produk yang digunakan dan dikonsumsi. Masalah ini telah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen untuk memastikan kehalalan sebuah produk yang digunakan oleh konsumen. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dimaksud adalah konsumen akhir meliputi perlindungan kepada konsumen yang tidak hanya manusia melainkan juga perlindungan terhadap hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.

Pembelajaran Islam Terpadu SMA Dwiwarna Boarding School
Pendidikan / 02/11/2020

Buku ini merupakan Praktik Profesi Keguruan yang dilaksanakan oleh mahasiswai/i  Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor di SMA Dwiwarna Boarding School. Sebagai sekolah dengan model boarding, tentunya sangat bervariasi sistem manajerialnya. Banyaknya unsur serta faktor yang melingkupi dijadikan sebagai perlombaan untuk menunjukkan keunggulan lembaga tersebut khususnya dalam pembelajaran Agama Islam. Semua itu harus dipandang dari sisi positifnya sebagai fastabiqul khoirat. Karena setiap kebijakan yang diambil pasti telah dipertimbangkan segala kelebihan berikut kekurangannya. Plus minus itulah ciri sebuah sistem yang tidak pernah mutlak atau absolut kebenarannya. Berbagai pengalaman yang dialami oleh mahasiswa/i selama praktik mengajar dalam pendidikan agama Islam itu menjadi pengalaman tersendiri seperti yang dituangkan dalam testimoninya. Demikian pun, banyak hal positif yang dapat dijadikan pembelajaran secara timbal balik antara siswa yang menerima pelajaran agama Islam dari mahasiswa/i sebagai sebuah pencerahan baru.

Kinerja Pegawai Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Religiusitas, Motivasi, Etika Kerja, dan Kepemimpinan Islam
Ekonomi & Bisnis / 27/10/2020

Berdasarkan hasil laporan Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir tahun menunjukan peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dilihat dari kepemilikan aset yang terus bertambah, karena itu perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya insani yang mumpuni. Kinerja pegawai merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya insani dan harus diisi oleh orang yang kompeten. Sebagimana Rasulullah menyerukan jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tinggal menunggu kehancurannya. Kinerja pegawai akan sangat mudah diraih jika pegawainya merasa puas dengan apa yang dikerjakannya. Berbagai hasil studi terhadap kinerja lembaga keuangan syariah menunjukan bahwa kepuasan pegawai ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain seperti religusitas, motivasi, etika kerja, dan kepemimpinan dalam Islam secara simultan. Hasil studi ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kepuasan pegawai dan kepuasan pelanggan.

Komparasi INA-CBGs Dengan Tarif Rumah Sakit Untuk Kasus Deugeu Haemoragic Fever (DHF)
Ekonomi & Bisnis / 25/09/2020

Perhitungan tarif INA-CBG’s berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit yang didapatkan dari rumah sakit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tarif Indonesian Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket-paket pelayanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit yang besarannya ditetapkan dalam PMK Nomor 59 Tahun 2014. Suatu sistem biaya standar yang efektif mensyaratkan agar manajemen bereaksi secara tepat terhadap selisih karena selisih yang tidak terkoreksi dapat mempengaruhi perusahaan selama beberapa periode. Besarnya selisih serta dampaknya pada operasi di masa mendatang mempengaruhi reaksi perusahaan terhadap selisih. Selisih kecil biasa terjadi dan sebagian besar tidak memerlukan perhatian khusus dari manajemen, kecuali ada pola tertentu.

Epidemiologi Penyakit Menular (Studi Kasus Penyakit Toksoplasmosis)
Ilmu Kesehatan / 25/09/2020

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang satu ke orang lain, baik secara langsung maupun perantara) yang ditandai dengan adanya agent atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Sehingga dibutuhkan kajian epidemiologi untuk mempelajari sebab akibatdari suatu penyakit menular, dengan tujuan untuk mengetahui penyebab primer dan sekunder serta dapat memprediksi akibat yang ditimbulkan akibat penyakit tersebut. Buku ini menjelaskan proses perjalanan alamiah penyakit menular (natural history diseases) dan mengidentifikasi 5w+1h (what, who, when, where, why, how) dari penyakit tersebut serta menguraikan status kesehatan kelompok penduduk dan gambaran status kesehatan kelompok tertentu berdasarkan person, place, dan time. Salah satu contoh kasus penyakit menular yang dipelajari buku ini adalah penyakit toksoplasmosis yang merupakan penyakit menular zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia yang banyak di jumpai di hampir seluruh dunia.

Dasar Ilmu Gizi Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat
Ilmu Kesehatan / 25/09/2020

Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari zat- zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi sejak pangan dikonsumsi, dicerna, diserap hingga dimanfaatkan tubuh serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kelangsungan hidup. Ilmu gizi termasuk ilmu terapan yang berkaitan dengan berbagai ilmu dasar seperti: Ilmu Kimia, Biokimia, Biologi, Fisiologi, Pathologi, Ilmu Pangan dan lain- lain. Buku ini membahas mengenai Pengantar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, konsep dasar karbohidrat, konsep dasar lemak, konsep dasar protein, konsep dasar vitamin, konsep dasar mineral, penilaian status gizi, gizi dalam daur hidup manusia, masalah gizi kurang dan obesitas.Buku ini merupakan referensi bagi siswa/ mahasiswa kesehatan, khususnya mahasiswa kesehatan masyarakat dan juga praktisi kesehatan maupun masyarakat yang tertarik untuk belajar mengenai Ilmu Gizi.

Otonomi dan Perencanaan Keuangan Daerah
Ekonomi & Bisnis / 05/09/2020

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu didampingi dengan referensi yang memperjelas pengertian dan pemahaman secara mendalam mengenai Otonomi dan  kemampuan keuangan daerah, melalui Buku Ajar Otonomi dan Perencanaan Keuangan daerah ini diharapkan membantu mahasiswa dalam…

Rasio Biaya Langsung dan Biaya tidak langsung Operasional Perguruan Tinggi Negeri X
Ekonomi & Bisnis / 05/09/2020

Dari tahun ke tahun, secara umum minat masyarakat semakin tinggi untuk dapat diterima di PTN dan ini menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT), karena dengan menggunakan parameter yang ada dalam 3 SSBOPT pemenuhan standar PTN akan tetap dapat dipertahankanBerdasarkan PERMENDIKBUD Tahun 2014 Nomor 93 dijelaskan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam dua komponen utama, yaitu (1) Biaya Langsung (BL) dan (2) Biaya Tidak Langsung (BTL). BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa peraktivitas, dan aktivitas pendukung sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kemudian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan  bahwa penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Pada pasal yang lain disebutkan bahwa Pemerintah secara berkala harus menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT). SSBOPT disusun harus memperhitungkan tiga parameter yaitu jenis program studi, tingkat kemahalan wilayah dan pemenuhan standar nasional perguruan tinggi.. Pada dasarnya biaya operasional pendidikan dikategorikan menjadi biaya langsung…