Paradigma Hukum Pidana Mati Di Balik Konfrontasi Pemikiran Abolisionisme Dan Retensionisme
Hukum / 15/11/2021

Sebagai seorang yang terus berjihad untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatNya, maka rasa syukur itu penulis ekspresikan dalam bentuk penulisan buku dengan tema pidana mati. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya buku yang mengulas tentang pidana mati. Kalau pun ada, sering terjebak pada alam pemikiran pragmatis kalau bukan pemihakan pada salah satu kutub yang sedang bertarung merebut posisi dan pengaruh pada tingkat global maupun nasional. Tak dapat disangkal jika isu pidana mati dewasa ini, dimainkan oleh dua kekuatan utama dunia yaitu kelompok yang ingin menghapus pidana mati dalam segala bentuknya (abolisionisme) dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan keberlakuan pidana mati (retensionisme). Berdasarkan realitas tersebut, maka penulis merasa tertantang dan tertarik untuk menghadirkan buku ini dalam rangka memberikan pencerahan bagi pembaca di tengah-tengah dominasi literatur yang cenderung membenarkan salah satu kubu dalam pidana mati. Karena itu penulis dalam mengulas keseluruhan bahan tentang pidana mati pada buku ini, berupaya bersifat netral dan proporsional terhadap debat kedua kubu yang saling berkonfrontasi. Hal ini tercermin juga ketika penulis mengemban tugas sebagai komisioner Komnas HAM 2007-2012, senantiasa memperhatikan aspirasi kedua kubu yang datang secara bergantian ke Komnas HAM untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan. Posisi ini tidak mudah lantaran nilai subjektivittas setiap penulis yang sedikit…

Biaya Administrasi Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah (Perspektif Asas Keadilan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)
Hukum / 17/10/2021

Prinsip Syariah merupakan asas fundamental dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan demikian perbankan syariah wajib menyelenggarakan bisnis perbankan dengan prnsip syariah yaitu pemenuhan syariat Islam secara kaffah. Praktiknya masih ada beberapa kendala dalam pemenuhan syariat Islam secara mutlak pada bank syariah di Indonesia, jika dihubungkan dengan Teori Keadilan Islam. Hal ini juga untuk mengetahui pembebanan biaya administrasi dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah dihubungkan dengan Hukum perbankan syariah di Indonesia, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Perspektif Sejarah Hukum Bendera Merah Putih Dari Peradaban Nusantara Ke Fatmawati Soekarno
Hukum / 04/10/2021

Gagasan menjahit Bendera Merah Putih untuk Proklamasi Kemdekaan oleh Fatmawati lahir sebagai hasil pergulatan pemikiran dari serangkaian dialog dengan sang guru selama pengasingan di Bengkulu (1938-1942), yaitu Soekarno. Diskusi bersama Bung Karno telah turut mematangkan wawasan Fatmawati tentang kebangsaan dan hak merdeka dari penjajahan. Sesungguhnya Fatmawati telah ditempa melalui pembentukan karakter pribadi dari sang ayah, yaitu Hasan Din. Sang Ayah adalah tokoh pergerakan Muhammadiyah di Bengkulu, yang memiliki sikap lebih baik mandiri daripada bekerja bersama penjajah walau hidup gemilau. Bagi masyarakat Bengkulu, pengibaran Bendera Merah Putih jahitan Bu Fatmawati adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting dan membanggakan, karena Bu Fatmawati telah menempatkan peran penting orang Bengkulu dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran sejarah bagi generasi muda Bengkulu khususnya dan bangsa Indonesia. Kiprah Fatmawati mempersiapkan Bendera Sang Saka Merah Putih menjadi puncak dari perjuangan rakyat Bengkulu bagi kemerdekaan Indonesia.  Gambaran sebagai pribadi yang teguh pada pendirian sebagai perempuan dan pendukung kemerdekaan Indonesia sudah seharusnya menjadikan Ibu Fatmawati sebagai suri tauladan bagi bangsa Indonesia.   

Paradigma Hukum Pidana Mati di Balik Konfrontasi Pemikiran Abolisionisme dan Retensionisme
Hukum / 03/07/2021

Sebagai seorang yang terus berjihad untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatNya, maka rasa syukur itu penulis ekspresikan dalam bentuk penulisan buku dengan tema pidana mati. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya buku yang mengulas tentang pidana mati. Kalau pun ada, sering terjebak pada alam pemikiran pragmatis kalau bukan pemihakan pada salah satu kutub yang sedang bertarung merebut posisi dan pengaruh pada tingkat global maupun nasional. Tak dapat disangkal jika isu pidana mati dewasa ini, dimainkan oleh dua kekuatan utama dunia yaitu kelompok yang ingin menghapus pidana mati dalam segala bentuknya (abolisionisme) dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan keberlakuan pidana mati (retensionisme). Berdasarkan realitas tersebut, maka penulis merasa tertantang dan tertarik untuk menghadirkan buku ini dalam rangka memberikan pencerahan bagi pembaca di tengah-tengah dominasi literatur yang cenderung membenarkan salah satu kubu dalam pidana mati. Karena itu penulis dalam mengulas keseluruhan bahan tentang pidana mati pada buku ini, berupaya bersifat netral dan proporsional terhadap debat kedua kubu yang saling berkonfrontasi. Hal ini tercermin juga ketika penulis mengemban tugas sebagai komisioner Komnas HAM 2007-2012, senantiasa memperhatikan aspirasi kedua kubu yang datang secara bergantian ke Komnas HAM untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan. Posisi ini tidak mudah lantaran nilai subjektivittas setiap penulis yang sedikit…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal
Hukum / 16/12/2020

Perlindungan terhadap konsumen terutama bagi umat Islam merupakan suatu hal yang sangat prinsip karena berkaitan dengan masalah halal dan haram suatu produk industri, makanan, dan kosmetik yang sehari-hari banyak digunakan dalam kehidupan. Kesadaran terhadap masalah ini semakin meningkat dari pihak produsen maupun pihak konsumen akan produk-produk yang digunakan dan dikonsumsi. Masalah ini telah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen untuk memastikan kehalalan sebuah produk yang digunakan oleh konsumen. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dimaksud adalah konsumen akhir meliputi perlindungan kepada konsumen yang tidak hanya manusia melainkan juga perlindungan terhadap hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal
Hukum / 10/01/2020

Pengangguran seringkali menjadi salah satu permasalahan negera-negara berkembang. Disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah dan disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja dengan laju penawaran lapangan kerja mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Untuk mengurangi pengang-guran ini nampaknya perlu disiapkan oleh pemerintah maupun swasta dengan menyediakan lapangan kerja di sektor informal. Salah satu jenis pekerjaan sektor informal ini ialah profesi Caddy. Pada kenyataannya sektor formal merupakan sektor yang banyak disentuh oleh para pencari kerja, karena sektor ini dapat dijadikan tumpuan harapan penghidupan  di masa yang akan datang meskipun pada kenyataannya masih banyak yang belum memberikan kesejahteraan pada pekerja/buruh.