Perspektif Sejarah Hukum Bendera Merah Putih dari Peradaban Nusantara Ke Fatmawati Soekarno
Hukum / 20/05/2024

Menulis Buku Sejarah Fatmawati memiliki dimensi sejarah pribadi dan sesungguhnya sekaligus sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Latar belakang keluarga telah memberi bekal karaktek yang kuat kepada Fatmawati, terutama dari Hasan Din, yaitu ayahanda Fatmawati dengan pemahaman agama sebagai karakter dasar keluarga ini, sehingga menjadi muslim dan muslimah yang taat kepada ajaran agama Islam. Karakter pribadi Fatmawati yang kuat telah memperkuat Soekarno di masa persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan di saat Belanda melakukan manuver dan agresi militer untuk  kembali menguasai Indonesia. Fatmawati menjadi penyokong kekuatan psikologis Soekarno di saat sulit pasca kemerdekaan. Suasana kehidupan tidak mudah Fatmawati dalam kehidupan rumah tangga bersama Soekarno dan kehidupan negara di awal kemerdekaan dapat dilalui setelah pengakuan kemerdekaan oleh Belanda di tahun 1949. Sejalan dengan semangat perjuangan untuk Indonesia merdeka, para tokoh pergerakan di Bengkulu juga aktif menggalang berdirinya organisasi sosial-politik, pendidikan dan keagamaan di Bengkulu. Pengasingan Soekarno di Bengkulu membuka jalan baru baru bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh Bengkulu mengajak Soekarno aktif mendiskusikan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat tinta emas perjuangan rakyat Bengkulu dan para tokoh pemimpin Bengkulu telah menghantar prosesi kemerdekaan Indonesia, dengan “Bendera Pusaka Merah Putih” karya Ibu Fatmawati. Penulis : Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. ISBN : 978-623-8218-36-3 Ukuran…

Kebebasan Pers di Era Reformasi (Sebuah Kajian Kritis)
Hukum / 31/03/2023

Freedom of expression is a fundamental human right as stated in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights 1948: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”         Penulis : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,                  Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. ISBN : 978-623-8218-10-3 Ukuran Buku : 23 x 15 cm

Jaminan Hari Tua dan Pensiun Sebagai Hak Konstitusional
Hukum / 07/12/2022

  Anotasi suatu putusan dapat dilakukan setelah terbit suatu putusan pengadilan sebagai salah satu refleksi atas sebuah putusan yang dianggap penting dan fundamental bagi praktisi maupun akademisi di kalangan sarjana hukum atau para ilmuan di bidang hukum. Para pihak yang terlibat dalam melakukan anotasi ingin mendapatkan gambaran pemikiran hakim atau pertimbangan hukum yang melatarbelakangi sebuah putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi telah melahirkan banyak putusan yang kemudian menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pasca koreksi dari Mahkamah Konstitusi maupun pembuatan kebijakan pemerintah. Mahkamah Konstitusi diperkenalkan melalui Amandemen Ketiga UUD 1945. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan perailan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 memiliki arti sangat penting, karena menentukan nasib banyak orang dalam kapasitas sebagai PNS/ASN atau pun pensiunan PNS/ASN dan “pejabat negara atau pun pensiunan pejabat negara yang berkaitan dengan Program Jaminan Hari Tua yang dikelola oleh PT Taspen.

Fundamental Of Strategic Communication: Multidimensional Approach In Reaching Organization-Based Communication
Ekonomi & Bisnis / 10/11/2022

Perkembangan komunikasi semakin berubah peran dan fungsinya. Hal ini dapat dipahami secara bersama agar dapat menciptakan keunggulan tersendiri bagi organisasi maupun perusahaan. Komunikasi berhubungan dengan peran pubic relation sebagai perantara dalam proses komunikasi dari perusahaan ke klien ataupun masyarakat. Media tentunya mendukung proses komunikasi dengan adanya komunikasi yang komprehensif, profil public yang kuat serta dengan memberdayakan sosial media dalam membangun komunikasi strategis. Perencanaan komunikasi strategis didukung adanya piramida perencanaan komunikasi yang meliputi pembahasan terkait nilai infrastruktur komunikasi, pembangunan tujuan, target komunikasi, audiens, kerangka komunikasi yang digunakan serta pesan yang ingin disampaikan. Kanal komunikasi internal memaparkan bagaimana pentingnya komunikasi internal, contoh kanal komunikasi internal serta penggunaan sosial media. Dalam hal ini perlu membangun organisasi yang berbasis komunikasi sehingga tiap-tiap pesan, informasi, prinsip serta nilai-nilai perusahaan dapat tersampaikan dengan baik sehingga dapat tercipta harmonisasi yang mengantarkan organisasi untuk mencapai visi dan misinya.

Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Peningkatan Potensi Daerah Kepulauan
Hukum / 18/10/2022

Dewan Perwakian Daerah dipengaruhi oleh  reformasi dan otonomi daerah yang melakukan reaksi sentralisasi pemerintahan yang melahirkan formulasi konstitusi baru, yaitu DPD yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi. Pada 2004 DPD dikenal dengan sebutan Utusan Daerah. Reformasi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan banyak sekali perubahan terutama pada sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Setiap gagasan yang akan membawa perubahan tersebut dituangkan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ada empat gagasan fundamental berkaitan dengan proses amandemen tersebut, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Diterapkan kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas luasnya. Secara konstitusional, DPD mulai terbentuk sejak disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Secara faktual, DPD baru dikenal pada 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.

Perkembangan Pers, Kebebasan Press, dan Tanggungjawab Jurnalistik Pasca Reformasi
Hukum / 17/10/2021

Pers merupakan komponen penting di dalam demokrasi, pers menjadi salah satu alat yang menyalurkan segala bentuk aspirasi yang menumbuhkan dan merawat nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pers mengalami proses yang panjang ketika berupaya memperoleh kebebasannya. Berakhirnya masa Orde Baru dan memasuki masa reformasi, kebebasan pers pun mulai dihidupkan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pasang surut kebebasan pers tidak berhenti di masa reformasi, dalam beberapa periode kepemimpinan dari Presiden Habibie sampai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebebasan pers masih menjumpai tantangan-tantangan yang menghambat independensi dan jaminan keamanan insan pers tersebut, salah satu upaya-upaya yang dirasakan sebagai penghambat kebebasan pers yakni munculnya produk hukum yang berbentuk Undang-Undang ITE. Pers dalam menjalankan kebebasan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai rujukan dalam etika profesi pers sebagai media jurnalisme. Profesionalisme pers bertindak dengan bertanggung jawab terhadap publik dengan memproduksi berita secara cepat dan tepat, selain  itu memiliki tanggung jawab secara pribadi sebagai bentuk idealisme pers. Pers dituntut untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas di dalam menjalankan seluruh kegiatannya.

Perspektif Sejarah Hukum Bendera Merah Putih Dari Peradaban Nusantara Ke Fatmawati Soekarno
Hukum / 04/10/2021

Gagasan menjahit Bendera Merah Putih untuk Proklamasi Kemdekaan oleh Fatmawati lahir sebagai hasil pergulatan pemikiran dari serangkaian dialog dengan sang guru selama pengasingan di Bengkulu (1938-1942), yaitu Soekarno. Diskusi bersama Bung Karno telah turut mematangkan wawasan Fatmawati tentang kebangsaan dan hak merdeka dari penjajahan. Sesungguhnya Fatmawati telah ditempa melalui pembentukan karakter pribadi dari sang ayah, yaitu Hasan Din. Sang Ayah adalah tokoh pergerakan Muhammadiyah di Bengkulu, yang memiliki sikap lebih baik mandiri daripada bekerja bersama penjajah walau hidup gemilau. Bagi masyarakat Bengkulu, pengibaran Bendera Merah Putih jahitan Bu Fatmawati adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting dan membanggakan, karena Bu Fatmawati telah menempatkan peran penting orang Bengkulu dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran sejarah bagi generasi muda Bengkulu khususnya dan bangsa Indonesia. Kiprah Fatmawati mempersiapkan Bendera Sang Saka Merah Putih menjadi puncak dari perjuangan rakyat Bengkulu bagi kemerdekaan Indonesia.  Gambaran sebagai pribadi yang teguh pada pendirian sebagai perempuan dan pendukung kemerdekaan Indonesia sudah seharusnya menjadikan Ibu Fatmawati sebagai suri tauladan bagi bangsa Indonesia.