Politik Hukum Peradilan

15/12/2021

Peradilan Indonesia betapa sangat sulit bagi para hakim-hakim senior terdahulu untuk memperjuangkan independensi peradilan ketika berhadapan dengan kekuasaan otoriter di era Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959-1966) dan era Orde Baru Suharto (1966-1998). Politik peradilan di kedua pemerintahan otoriter ini telah membelenggu independensi peradilan melalui undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintahan. Berakhirnya kekuasaan Soeharto memperkuat jaminan independensi peradilan melalui perubahan  UUD 1945, yang diikuti dengan segenap undang-undang yang mengatur independensi peradilan. Perjuangan selanjutnya bagi dunia peradilan adalah memperkuat akuntabilitas hakim dalam proses peradilan. Sesuatu yang tidak kalah pentingnya  dalam mewujudkan suatu proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa di proses peradilan yang sedang berjalan kadang dihadapkan pada bagaimana hakim menghindari diri dari praktek memihak karena bujuk rayu imbalan materi dari pihak yang berperkara atau tekanan dari penguasa politik. Penguatan ketaatan etika profesi sebagai perjuangan yang tidak kalah penting dibanding dengan perjuangan bagi independensi peradilan di masa lalu.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *