Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

30/11/2021

Kejahatan pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh perorangan maupun dalam bentuk korporasi semakin massif pada lembaga pemerintahan atau swasta. Pengaturan terhadap sanksi hukum yang saat ini ada masih dalam kategori kejahatan personal dan belum menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh badan Korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Fakultas Hukum Universitas Pakuan, tentunya menganggap  penting masalah ini untuk diangkat ke dalam Seminar Nasional dalam menyambut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Nasional. Dalam undang-undang tersebut mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana. Namun demikian, tidak dibarengi dengan adanya rumusan pasal yang tegas dan jelas dalam R-KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga sulit untuk menjerat korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Diharapkan untuk mewujudkan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila, maka diperlukan perubahan atau revisi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.  

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *