Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan & Pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional

14/01/2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektot-sektor keuangan melalui peraturan OJK.  Fungsi dan kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor-sektor keuangan harus berbasis pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (F-DSN).

Fatwa DSN ditetapkan oleh MUI sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DSN adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi dengan kewenangannya mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang ditetapkannya. Fatwa yang mengikat pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum dalam memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa setelah dilegitimasi melalui Peraturan OJK (POJK).

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *