Kebijakan & Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Kebijakan Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal sangat menentukan keberasilannya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh wewenang mengatur sendiri daerahnya untuk melaksanakan pembangunan termasuk bidang pendidikan. Namun demikian masih adanya ketidakseimbangan antara pendidikan formal dan non-formal dalam praktiknya. Salah satunya program fungsional sebagai bagian pendidikan non-formal tearabaikan sehingga masalah buta aksara tidak pernah tuntas diselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan aparat. Di sisi lain keberasilan proram keaksaraan fungsional sangat didukung oleh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap program keaksaraan fungsional dan membangun partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakannya. Pesan inilah yang disampaikan dalam buku : “Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan”. Buku ini ditulis oleh Dr. H. Rais Ahmad, SH., MCL. seorang Doktor Ilmu Pemerintahan. Saat ini masih menjadi dosen Ilmu Hukum di Universitas Ibn Khaldun Bogor. Buku ini sangat berguna bagi pemerhati kebijakan pendidikan, Dosen dan Guru serta mahasiswa yang ingin mendalami masalah kebijakan pendidikan nasional.