Seiring dengan pesatnya dinamika tata negara Indonesia sebagai ciri penting negara modern, maka pengkajian hukum tatanegara Indonesia juga semakin marak meski lebih sering tertatih-tatih mengejar faktanya seperti adagium klasik: Het Recht Hink Achter De Feiten Aan. Hal ini terjadi karena aturan hukum yang muncul dari dapur legislasi begitu banyak dan cepat berganti, padahal hukum tata negara dalam teori dan norma masih dalam proses adaptasi.Buku ini disusun tidak hanya mengacu pada literatur hukum tata negara maupun kajian relevan yang bercorak klasik, tetapi juga senantiasa beradaptasi pada konsep dan norma-norma kontemporer yang bermunculan begitu banyak, cepat, dan beragam. Salah satu keunggulan strategis materi buku ini adalah penulusuran orginalitas literasi asalnya, dimana kebanyakan penulis buku hukum tata negara selama ini cenderung menampilkan kutipan dalam bahasa Indonesia. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan keraguan tentang kebenaran teori maupun gagasan dari tokoh yang dikutip.Mengingat materi pokok hukum tata negara yang lazim dikaji dalam berbagai literatur, sangat banyak dan bervariasi dari segi tema dan topik pembahasan, maka buku ini hanya dapat mengakomodasi bagian pengantarnya saja yaitu konsep dan norma dasar hukum tata negara, asas hukum tata negara, sumber hukum tata negara, sumber hukum tata negara dan hierarki norma hukum. Komitmen penulis akan mengkaji secara eklusif dan komprehensif…

Dewan Perwakian Daerah dipengaruhi oleh  reformasi dan otonomi daerah yang melakukan reaksi sentralisasi pemerintahan yang melahirkan formulasi konstitusi baru, yaitu DPD yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi. Pada 2004 DPD dikenal dengan sebutan Utusan Daerah. Reformasi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan banyak sekali perubahan terutama pada sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Setiap gagasan yang akan membawa perubahan tersebut dituangkan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ada empat gagasan fundamental berkaitan dengan proses amandemen tersebut, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Diterapkan kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas luasnya. Secara konstitusional, DPD mulai terbentuk sejak disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Secara faktual, DPD baru dikenal pada 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.

Dakwah secara terminologis dalam syariat Islam digunakan untuk beberapa pengertian dari perspektif penyebaran maupun dalam aplikasi materi dakwah dalam kehidupan. Namun demikian penertian dakwah secara umum untuk mengajak manusia menerima petunjuk-petunjuk atau pesan Ilahi yang bersumber dari al-Qur’an maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Dalam konteks ini  dakwah tersebut merupakan kewajiban setiap Muslim, bukan suatu pekerjaan yang sifatnya boleh atau tidak dilakukan, sebab esensi dakwah mengajak manusia menuju jalan yang lurus (shirath al-mustaqim) untuk memperoleh hidayah Allah melalui berbagai materi dakwah salah satunya dalam bentuk pembelajaran agama Islam. Secara substansil buku ini mengandung materi dakwah Islamiyah dalam pembelajaran agama Islam,  meliputi: thaharah, shalat, shiyam, zakat, haji, munakahat, dan sebagainya disertai dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma`.

Buku Akuntansi dan New SIMKA Universitas Ibn Khaldun Bogor dibuat untuk memberikan gambaran mengenai siklus dari pencatatan transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang relevan dalam bentuk laporan keuangan dan rasio keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 dan SAK EP baik dalam bentuk pencatatan manual dan pencatatan dengan sistem informasi keuangan dan akuntansi (NewSIMKA). Informasi keuangan yang dimaksud meliputi informasi mengenai: jumlah dan sifat aset; liabilitas dan aset neto; pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan aset neto; jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya yaitu cara mendapatkan, membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. Sistem informasi akuntansi dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor karena merupakan organisasi dari formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan informasi keuangan. Unsur sistem akuntansi yang pokok adalah formulir serta catatan yang terdiri dari jurnal, buku pembantu dan laporan. Oleh karena itu, suatu sistem akuntansi harus terdiri dari jaringan atau prosedur-prosedur, sedangkan prosedur merupakan urut-urutan kegiatan klerikal. Dan kegiatan klerikal akan terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal seperti menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah…