Membangun Kemandirian Umat Percikan Pemikiran di Bidang Pendidikan, Ekonomi, Politik, Dakwah, Sosial dan Budaya
Agama Islam , Biografi , Motivasi / 17/10/2021

Buku berjudul “Membangun Kemandirian Umat” adalah buku karya Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS yang berisi tentang kumpulan artikel yang meliputi bidang keislaman dan keindonesiaan, penguatan iman dan akhlak mulia, dakwah dan keberpihakan kepada umat, pendidikan Islam dan perbaikan masyarakat, ekonomi syariah dan keberpihakan kepada kaum lemah (mustadh’afin), politik dan kepemimpinan umat, sosial kemasyarakat dan penyelesaian problematika umat, keluargan dan penguatan masyarakat dan hikmah kehidupan. Bagian pertama merupakan upaya penguatan iman dan akhlak mulia mencakup materi tentang akhlak mulia berdasarkan ajaran agama, amalan-amalan yang utama dalam Islam, beberapa perilaku buruk yang harus dihindari dalam kehidupan, dimensi keimanan dalam ibadah Haji dan Qurban, fungsi utama al-Qur’an, hakikat hidup seorang muslim, hiasan taqwa serta man dan rasa malu. Bagian kedua yang berisi tentang keislaman dan keindonesiaan meliputi hakikat kemerdekaan dalam pandangan ajaran Islam, hijrah dan kemerdekaan, membangun karakter bangsa, mengisi kemerdekaan dengan semangat hijrah, menguatkan karakter prasangka baik anak bangsa, mengundang rahmat dan pertolongan Allah SWT, menjadi bangsa yang jujur dan cerdas, new normal-langkah baru mengawali hari kemenangan, peran agama dalam kehidupan berdemokrasi dan bangsa yang religius. Bagian ketiga tentang dakwah dan keberpihakan terhadap umat meliputi kajian dakwah Islam, dakwah melalui pendidikan, kompetensi utama para da’I, membangun budaya usaha di kalangan kader…

Perkembangan Pers, Kebebasan Press, dan Tanggungjawab Jurnalistik Pasca Reformasi
Hukum / 17/10/2021

Pers merupakan komponen penting di dalam demokrasi, pers menjadi salah satu alat yang menyalurkan segala bentuk aspirasi yang menumbuhkan dan merawat nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pers mengalami proses yang panjang ketika berupaya memperoleh kebebasannya. Berakhirnya masa Orde Baru dan memasuki masa reformasi, kebebasan pers pun mulai dihidupkan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pasang surut kebebasan pers tidak berhenti di masa reformasi, dalam beberapa periode kepemimpinan dari Presiden Habibie sampai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebebasan pers masih menjumpai tantangan-tantangan yang menghambat independensi dan jaminan keamanan insan pers tersebut, salah satu upaya-upaya yang dirasakan sebagai penghambat kebebasan pers yakni munculnya produk hukum yang berbentuk Undang-Undang ITE. Pers dalam menjalankan kebebasan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai rujukan dalam etika profesi pers sebagai media jurnalisme. Profesionalisme pers bertindak dengan bertanggung jawab terhadap publik dengan memproduksi berita secara cepat dan tepat, selain  itu memiliki tanggung jawab secara pribadi sebagai bentuk idealisme pers. Pers dituntut untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas di dalam menjalankan seluruh kegiatannya.

Biaya Administrasi Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah (Perspektif Asas Keadilan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)
Hukum / 17/10/2021

Prinsip Syariah merupakan asas fundamental dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan demikian perbankan syariah wajib menyelenggarakan bisnis perbankan dengan prnsip syariah yaitu pemenuhan syariat Islam secara kaffah. Praktiknya masih ada beberapa kendala dalam pemenuhan syariat Islam secara mutlak pada bank syariah di Indonesia, jika dihubungkan dengan Teori Keadilan Islam. Hal ini juga untuk mengetahui pembebanan biaya administrasi dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah dihubungkan dengan Hukum perbankan syariah di Indonesia, untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembebanan biaya administrasi pada akad pembiayaan oleh perbankan syariah di Indonesia.