Amandemen UUD 1945 Dalam Penguatan Konstitusi Dan Konstitusionalisme
Hukum / 14/08/2023

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keniscayaan untuk memenuhi hak-hak masyarakat menuju keadilan dan kemakmuran seperti dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan…

Merajut Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Tataran Norma dan Keilmuan (Jilid 2)
Hukum / 12/05/2023

Salah satu mutiara peradaban dunia yang diwariskan oleh Rasulullah S.A.W adalah ilmu, yang membuahkan ilmu hukum terutama ilmu hukum tata negara. Menariknya karena kajian hukum tata negara dewasa ini semakin urgen terutama di negara-negara yang mengalami modernisasi dan reformasi. Sejak tumbangnya orde baru pada tahun 1998 sebagai tonggak sejarah bergulirnya reformasi di bidang hukum, politik dan lain-lain, memposisikan tata negara sebagai kajian yang sangat strategis. Betapa tidak karena pada periode ini hukum ketatanegaraan kita mengalami perombakan besar-besaran menyusul amandemen UUD 1945. Ide dasar penyusunan buku ini, bersandar pada kebutuhan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memposisikan Hukum Tata Negara sebagai mata kuliah pokok dan wajib. Tentunya memerlukan literasi hukum tata negara yang dikaji secara intensif dan eksklusif seperti buku ini. Apalagi selama perkuliahan Hukum Tata Negara terselenggara di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, penulis sebagai dosen pengampu mata kuliah ini telah menyusun modul pembelajaran hingga 14 jilid dimana setiap jilidnya memuat satu topik materi pembelajaran dengan bahasan yang sangat intensif dan eksklusif. Untuk mewujudkan aktualitas substantif, maka modul ini diupdate terus-menerus sesuai dengan dinamika perkembangan norma maupun teori Hukum Tata Negara Kontemporer. Penulis : Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H. ISBN : 978-623-8218-18-9…

Kebebasan Pers di Era Reformasi (Sebuah Kajian Kritis)
Hukum / 31/03/2023

Freedom of expression is a fundamental human right as stated in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights 1948: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”         Penulis : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,                  Mukhlish Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. ISBN : 978-623-8218-10-3 Ukuran Buku : 23 x 15 cm

Hukum Perburuhan Antara Teori dan Praktik dalam Perlindungan Hukum
Hukum / 16/03/2023

Dalam sistim hubungan antara buruh dengan majikan secara yuridis formal tidak seoarangpun melakukan perbudakan atau perhambaan dengan segala perbuatan berupa apa pun yang bertujuan tidak manusia kepada siapa pun itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis buruh memang tidak bebas sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari pada tenaganya itu, maka terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu. Maka tenaga buruh terutama menjadi kepentingan majikan merupakan suatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi buruh, sehingga buruh itu selalu harus mengikuti tenaganya ketempat atau pada saat majikan memerlukannya serta mengeluarkannya menurut kehendak majikan sehingga buruh secara jasmaniah dan rohaniah tidak bebas. Tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaaan itu diselenggarakan dengan cara melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Maka menempatkan buruh pada suatu kedudukan yang terlindungi terhadap kekuasaan majikan berarti harus menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa majikan bertindak lain. Walapun kepada buruh dan majikan diberikan kebebasan untuk mengadakan peraturan-peraturan tertentu, namun peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dari penguasa yang bermaksud mengadakan perlindungan itu. Sanksi terhadap pelangggaran atas peraturan ini adalah tidak sahnya atau batalnya suatu perjanjian, bahkan juga tindakan melanggar itu diancam…

Jaminan Hari Tua dan Pensiun Sebagai Hak Konstitusional
Hukum / 07/12/2022

  Anotasi suatu putusan dapat dilakukan setelah terbit suatu putusan pengadilan sebagai salah satu refleksi atas sebuah putusan yang dianggap penting dan fundamental bagi praktisi maupun akademisi di kalangan sarjana hukum atau para ilmuan di bidang hukum. Para pihak yang terlibat dalam melakukan anotasi ingin mendapatkan gambaran pemikiran hakim atau pertimbangan hukum yang melatarbelakangi sebuah putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi telah melahirkan banyak putusan yang kemudian menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pasca koreksi dari Mahkamah Konstitusi maupun pembuatan kebijakan pemerintah. Mahkamah Konstitusi diperkenalkan melalui Amandemen Ketiga UUD 1945. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan perailan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 memiliki arti sangat penting, karena menentukan nasib banyak orang dalam kapasitas sebagai PNS/ASN atau pun pensiunan PNS/ASN dan “pejabat negara atau pun pensiunan pejabat negara yang berkaitan dengan Program Jaminan Hari Tua yang dikelola oleh PT Taspen.

Merajut Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Tataran Norma Dan Keilmuan
Hukum / 21/10/2022

Seiring dengan pesatnya dinamika tata negara Indonesia sebagai ciri penting negara modern, maka pengkajian hukum tatanegara Indonesia juga semakin marak meski lebih sering tertatih-tatih mengejar faktanya seperti adagium klasik: Het Recht Hink Achter De Feiten Aan. Hal ini terjadi karena aturan hukum yang muncul dari dapur legislasi begitu banyak dan cepat berganti, padahal hukum tata negara dalam teori dan norma masih dalam proses adaptasi.Buku ini disusun tidak hanya mengacu pada literatur hukum tata negara maupun kajian relevan yang bercorak klasik, tetapi juga senantiasa beradaptasi pada konsep dan norma-norma kontemporer yang bermunculan begitu banyak, cepat, dan beragam. Salah satu keunggulan strategis materi buku ini adalah penulusuran orginalitas literasi asalnya, dimana kebanyakan penulis buku hukum tata negara selama ini cenderung menampilkan kutipan dalam bahasa Indonesia. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan keraguan tentang kebenaran teori maupun gagasan dari tokoh yang dikutip.Mengingat materi pokok hukum tata negara yang lazim dikaji dalam berbagai literatur, sangat banyak dan bervariasi dari segi tema dan topik pembahasan, maka buku ini hanya dapat mengakomodasi bagian pengantarnya saja yaitu konsep dan norma dasar hukum tata negara, asas hukum tata negara, sumber hukum tata negara, sumber hukum tata negara dan hierarki norma hukum. Komitmen penulis akan mengkaji secara eklusif dan komprehensif…

Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Peningkatan Potensi Daerah Kepulauan
Hukum / 18/10/2022

Dewan Perwakian Daerah dipengaruhi oleh  reformasi dan otonomi daerah yang melakukan reaksi sentralisasi pemerintahan yang melahirkan formulasi konstitusi baru, yaitu DPD yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi. Pada 2004 DPD dikenal dengan sebutan Utusan Daerah. Reformasi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan banyak sekali perubahan terutama pada sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Setiap gagasan yang akan membawa perubahan tersebut dituangkan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ada empat gagasan fundamental berkaitan dengan proses amandemen tersebut, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Diterapkan kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas luasnya. Secara konstitusional, DPD mulai terbentuk sejak disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Secara faktual, DPD baru dikenal pada 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota DPD sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.

HUKUM ACARA PIDANA PERADILAN UMUM DAN KHUSUS DI INDONESIA Implementasi Hukum Positif dan Hukum Islam (Teori dan Praktik)
Hukum / 20/01/2022

Hukum acara pidana umum dan khusus dalam teori dan praktiknya di Indonesia ini merupakan hasil kajian berdasarkan penelitian dokumen dapat disampaikan bahwa dalam hukum acara pidana antara teori hukum dengan praktiknya selalu terdapat kesenjangan. Hal ini, karena teori-teori hukum bersifat keilmuan yang statis sedangkan dalam praktiknya hukum di pengadilan bersifat dinamis disebabkan berbagai unsur yang menyertainya. Seperti kebijakan khusus negara dalam penataan peradilan, kredibilitas hakim, data hukum acara yang disusunnya. Namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum acara secara yuridis maupun dalam tataran praktis. Buku ini merupakan perlengkapan bahan ajar hukum pidana dan hukum acara pidana yang selama ini diberikan kepada mahasiswa program studi ilmu hukum di fakultas hukum. Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan rujukan bagi para pembelajaran ilmu hukum dan para praktisi hukum di berbagai Lembaga peradilan. Dengan harapan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana umum dan khusus.

Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia
Hukum / 10/01/2022

Berkembangnya perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau peundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu conventional banking system dan Islamic banking system membuka kesempatan seluas-luasnya kepada proses pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Selanjutnya disyahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah-sebagai payung hukum praktik perbankan syariah. Hal ini menunjukan dengan eksisnya bank syariah berkonstribusi terhadap perkembangan sistem hukum yang terkait dengan pelaksanaan dan perangkat perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan melekatnya Islam sebagai agama yang merupakan identitas mayoritas bangsa Indonesia sebagai umat Islam terbesar jumlahnya di dunia.

Politik Hukum Peradilan
Hukum / 15/12/2021

Peradilan Indonesia betapa sangat sulit bagi para hakim-hakim senior terdahulu untuk memperjuangkan independensi peradilan ketika berhadapan dengan kekuasaan otoriter di era Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959-1966) dan era Orde Baru Suharto (1966-1998). Politik peradilan di kedua pemerintahan otoriter ini telah membelenggu independensi peradilan melalui undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintahan. Berakhirnya kekuasaan Soeharto memperkuat jaminan independensi peradilan melalui perubahan  UUD 1945, yang diikuti dengan segenap undang-undang yang mengatur independensi peradilan. Perjuangan selanjutnya bagi dunia peradilan adalah memperkuat akuntabilitas hakim dalam proses peradilan. Sesuatu yang tidak kalah pentingnya  dalam mewujudkan suatu proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa di proses peradilan yang sedang berjalan kadang dihadapkan pada bagaimana hakim menghindari diri dari praktek memihak karena bujuk rayu imbalan materi dari pihak yang berperkara atau tekanan dari penguasa politik. Penguatan ketaatan etika profesi sebagai perjuangan yang tidak kalah penting dibanding dengan perjuangan bagi independensi peradilan di masa lalu.