Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal
Hukum / 10/01/2020

Pengangguran seringkali menjadi salah satu permasalahan negera-negara berkembang. Disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah dan disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja dengan laju penawaran lapangan kerja mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Untuk mengurangi pengang-guran ini nampaknya perlu disiapkan oleh pemerintah maupun swasta dengan menyediakan lapangan kerja di sektor informal. Salah satu jenis pekerjaan sektor informal ini ialah profesi Caddy. Pada kenyataannya sektor formal merupakan sektor yang banyak disentuh oleh para pencari kerja, karena sektor ini dapat dijadikan tumpuan harapan penghidupan  di masa yang akan datang meskipun pada kenyataannya masih banyak yang belum memberikan kesejahteraan pada pekerja/buruh.

Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat, Islam, dan Barat
Hukum / 31/08/2019

Pengangkatan anak merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat maka perlu adanya pemahaman secara yuridis karena timbulnya akibat hukum dalam perspektif Hukum Adat, Islam, dan Barat. Dengan perbandingan tersebut diperoleh persamaan dan perbedaan tentang peraturan-peraturan yang mengaturnya, status dari anak angkat, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan hak-hak yang dimilikinya serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Anak angkat dalam hukum Islam tidak sama kedudukannya dengan anak kandung dalam hak dan kewajibannya. Sedangkan Hukum Barat atau Hukum Adat menempatkan anak angkat sebagai anak kandung dalam segala hal termasuk hak warisannya. Menurut Hukum Adat, pengangkatan anak menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Demikian pun menurut Hukum Barat pengangkatan anak menyebabkan terputusnya hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan & Pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional
Hukum / 14/01/2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektot-sektor keuangan melalui peraturan OJK.  Fungsi dan kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor-sektor keuangan harus berbasis pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (F-DSN). Fatwa DSN ditetapkan oleh MUI sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DSN adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi dengan kewenangannya mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang ditetapkannya. Fatwa yang mengikat pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum dalam memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa setelah dilegitimasi melalui Peraturan OJK (POJK).

Model Ekowisata
Hukum / 18/12/2014

Model Ekowisata dalam Perspektif Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Buku ini membahas tentang aspek hokum lingkungan yang saat ini mengkin di masa mendatang akan menjadi trend bisnis dalam bentuk Ekowisata yang bermitra dengan para pelaku bisnis atas kerjasama kemitraan dengan model kolaborasi di taman wisata alam gunung Haung Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Ekowisata adalah bentuk wisata yang dikelola melalui pendekatan konservasi untuk menjaga kelangsungan hayati dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk mempertahankan keutuhan dan keslian konservasi sebagai distinasi. Misalnya Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam , Taman Buru, Kawasan Hutan lindung dan Hutan Produksi. Strategi pengembangan dalam pengelolaan ini bersifat local, nasional, regional hingga global. Kebijakan makro dan mikro pada masalah teknis, seperti desain fisik, pemasaran dan donor, partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri perlu dukungan legalitas dari pemerintah sebagai penyedia (provider) terhadap produk hokum yang bersifat proaktif dan antisipasif. Model kolaborasi dengan prinsip kemitraan ini dilakukan melalui pengembangan ekowisata seringkali dalam praktiknya sering terjadi benturan kepentingan regulasi antara lembaga dan pengelola sebagai mitra (stakeholder) dalam mngelola ekowisata.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Perumahan dengan Pelaku Usaha
Hukum / 16/12/2014

Bisnis perumahan saat ini semakin berkembang untuk memenuhi konsumen. Seiring dengan perkembangan tersebut diasumsikan banyak kasus sengketa hukum antara pihak Developer disatu pihak dan konsumen dipihak lain. Berbagai kasus pelanggaran terhadap hak – hak konsumen yang sejak lama berlangsung perlu dicermati secara kritis. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan oleh pelaku pengusaha yang memandang konsumen pihak yang mudah dieksploitas. Konsumen diperlukan sebagai yang dapat dipengaruhi untuk menggunakan segala pihak yang bentuk barang/jasa yang ditawari melalui promosi, iklan, dan penawaran lainnya. Sehingga posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang karena ketidakmengertian konsumen terhadap hak-haknya. Ketika terjadi sengketa hukum justru konsumen tidak mengerti bagaimana tata cara atau prosuder pengaduan dan penuntutan atas hak-haknya yang dilanggar oleh developer. Buku berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Perumahan Dengan Pelaku Usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” ini merupakan bidang hukum perlindungan konsumen. Kajiannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagaimana tata cara dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa hukum konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) para developer dan konsumen dapat belajar di dalam buku ini.