Buku Perspektif Ekonomi dalam Pelaksanaan Evaluasi Proyek ini dituliskan dengan tujuan membantu pemerintah, kreditur, investor, perusahaan dan akademisi dalam mempelajari alur siklus proyek mulai perhitungan kelayakannya dan evaluasi atas proyek salah satunya nya pada sector publisk..didalam buku ini memuat Aspek  Teknis dan Teknologis, Pilihan Lokasi dan Letak Proyek, Aspek Sumber Daya Manusia, Penyusunan Jadwal Kegiatan Pembangunan Proyek, Aspek Keuangan Studi Kelayakan Proyek. Sumber Dana Jangka Menengah – Panjang, Analisis profitabilitas rencana pembangunan proyek, Risiko Investasi Proyek, Studi Kelayakan Proyek Sektor Publik, Pemecahan Masalah Terkait Kelayakan Proyek, dilengkapi dengan beberapa analisis kasus terkait Kasus yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya  Mass Rapid Transit (MRT) yang merupakan proyek Nasional dalam rangka pembangunan transportasi yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan fasilitas publik bagi masyarakat, studi kasus lainnya  mencoba menganalisis kelayakan masterplan Kawasan Industri perikanan Kota Tarakan dari segi aspek finansial dan segi ekonominya. Analisis risiko Kawasan pembangunan meikarta juga menjadi kasus yang menarik untuk diperdalam siklus evaluasi proyeknya sehingga dipercaya buku ini dapat memperkuat analisis dan menjadi pertimbangan pemangku kebijakan dalam menetapkan jenis proyek yang akan dijalankan  

Buku Makro dan Mikro Prudential ini disusun melalui pemikiran yang dilandasai kebutuhan dan aspek kebijakan, analisis kebijakan yang konsentrasinya utamanya terwujudnya stabilitas system keuangan Indonesia yang baik dimana Bank Indonesia sebagai otoritas macro Pridential  terfokus pada pengelolaan perilaku komponen sistem keuangan dan perubahan selera risiko sektor keuangan NKRI secara menyeluruh (overall risk appetite) sementara OJK sebagai otoritas micro prudential terfokus pada konsentrasi risiko pada setiap lembaga keuangan, yaitu risiko setiap bank atau bukan bank. didalam buku ini dibahas hal terkait Makro Prudensial VS Mikro Prudensial, Referensi Kerangka Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia, Strategi Operasional Implementasi Makroprudensial di Bank Indonesia, Benchmarking negara negara lain dalam kebijakan makro prudensial, Indikator-indikator macro prudential, Pengawasan sistem keuangan NKRI dan ASEAN dan Pendirian Dewan Risiko sistemik ASEAN, Penerapan kerangka Basel III, Manajemen risiko bank, Risiko pasar dan pengukuran risiko pasar dan paling penting kaitan nya dengan mikro prudential adalah Pengujian stress pada bank, kelebihan buku ini memiliki analisis kuat pada evaluasi dan pembahasan pada kasus macro dan mikro prudential dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembacanya

Buku ini membahas upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 serta melakukan kegiatan untuk meminimalkan dampak COVID-19 dalam kehidupan masyarakat dilihat secara perpektif Komunikasi Penyiaran Islam. Diharapkan para sahabat dapat membaca kemudian menerapkan upaya upaya pencegahan dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis dan kewirausahaan. Buku ini disusun berdasarkan telaah literatur dan dokumen, diskusi serta pemikiran para ahli di bidang Ekonomi Syari’ah. Isi dari buku ini pun dapat diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Buku ini terdiri dari kumpulan artikel hasil KKNGTM yang terdiri dari 46 topik penelitian yang mengangakat isue-isue tentang kewirausahaan yang berkembang pada masa pandemi COVID-19 serta upaya-upaya penanggulangan wabah COVID-19. Semoga book chapter ini bermanfaat untuk jamaah kampus Universitas Ibn Khaldun Bogor, dosen, mahasiswa, mitra dan masyarakat luas.

Dunia investasi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dari kondisi di pasar modal pada berbagai aspek keuangan.  Pertumbuhan yang dinamis tersebut salah satunnya dapat menimbulkan adanya volatilitas. Buku monograf ini adalah sebagai hasil penelitian yang membahas mengenai interaksi dinamis volatilitas saham dan volume perdagangan. Krisis finansial yang saat ini dialami oleh Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami dampak yang sama yang mengakibatkan ekonomi mengalami resesi sejak kuartal pertama tahun 2020 dengan beberapa indikator di stock market. Pergerakan pasar yang meliputi  harga, volume perdagangan di stock market semakin menunjukkan market dan investor harus siap dengan risiko yang akan dihadapi.  Termasuk dengan adanya volatilitas yang cukup tinggi sebagai ukuran risiko atas ketidakpastian yang akan berdampak juga pada frekuensi perdagangan dan tingkat pengembalian investor. Ketidakpastian dalam kondisi saat ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting dalam melakukan kajian mengenai volatilitas imbal hasil saham di pasar modal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah imbal hasil (retun) saham dipengaruhi oleh volume perdagangan dan volatilitas imbal hasil saham dipengaruhi volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Januari 2019 hingga Juni 2020 dengan menggunakan struktur model ARCH, GARCH dengan data time series pada periode penelitian.

Berdasarkan hasil laporan Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir tahun menunjukan peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dilihat dari kepemilikan aset yang terus bertambah, karena itu perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya insani yang mumpuni. Kinerja pegawai merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya insani dan harus diisi oleh orang yang kompeten. Sebagimana Rasulullah menyerukan jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tinggal menunggu kehancurannya. Kinerja pegawai akan sangat mudah diraih jika pegawainya merasa puas dengan apa yang dikerjakannya. Berbagai hasil studi terhadap kinerja lembaga keuangan syariah menunjukan bahwa kepuasan pegawai ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain seperti religusitas, motivasi, etika kerja, dan kepemimpinan dalam Islam secara simultan. Hasil studi ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kepuasan pegawai dan kepuasan pelanggan.

Perhitungan tarif INA-CBG’s berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit yang didapatkan dari rumah sakit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tarif Indonesian Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket-paket pelayanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit yang besarannya ditetapkan dalam PMK Nomor 59 Tahun 2014. Suatu sistem biaya standar yang efektif mensyaratkan agar manajemen bereaksi secara tepat terhadap selisih karena selisih yang tidak terkoreksi dapat mempengaruhi perusahaan selama beberapa periode. Besarnya selisih serta dampaknya pada operasi di masa mendatang mempengaruhi reaksi perusahaan terhadap selisih. Selisih kecil biasa terjadi dan sebagian besar tidak memerlukan perhatian khusus dari manajemen, kecuali ada pola tertentu.

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu didampingi dengan referensi yang memperjelas pengertian dan pemahaman secara mendalam mengenai Otonomi dan  kemampuan keuangan daerah, melalui Buku Ajar Otonomi dan Perencanaan Keuangan daerah ini diharapkan membantu mahasiswa dalam…

Dari tahun ke tahun, secara umum minat masyarakat semakin tinggi untuk dapat diterima di PTN dan ini menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT), karena dengan menggunakan parameter yang ada dalam 3 SSBOPT pemenuhan standar PTN akan tetap dapat dipertahankanBerdasarkan PERMENDIKBUD Tahun 2014 Nomor 93 dijelaskan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam dua komponen utama, yaitu (1) Biaya Langsung (BL) dan (2) Biaya Tidak Langsung (BTL). BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa peraktivitas, dan aktivitas pendukung sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kemudian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan  bahwa penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Pada pasal yang lain disebutkan bahwa Pemerintah secara berkala harus menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT). SSBOPT disusun harus memperhitungkan tiga parameter yaitu jenis program studi, tingkat kemahalan wilayah dan pemenuhan standar nasional perguruan tinggi.. Pada dasarnya biaya operasional pendidikan dikategorikan menjadi biaya langsung…

Ketergantungan manusia pada sumber daya alam tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia, bahkan pada era modern saat ini kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk mendukung manusia diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri. Disebutkan dalam teori antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumberdaya mempunyai hubungan yang negatif artinya semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian akan semakin menipis tersedianya sumberdaya alam di negara yang bersangkutan. kemudian terdapat hubungan yang positif antara pembangunan ekonomi dan pencemaran lingkungan, semakin giat pembangunan ekonomi maka semakin tinggi pula derajat pencemaran lingkungan.  Komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.SDGs dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tentang Indikator serta masing-masing tujuan dan target SDGs yang terkumpul di dalam Pilar Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Lingkungan Hidup yang didukung oleh Pilar Tata Kelola, ketiga-tiga pilar dalam Sustainable Development Goals tampak dalam pola pendekatan Sustainable Development Goals,  agar pembangunan ekonomi…

Dunia pendidikan terkesan lamban dalam merespon perubahan teknologi dan pendidikan sehingga menjadi tertinggal disbanding dengan dunia bisnis yang cepat mengikuti tantangan dan perubahan zaman. Persoalan dan tantangan yang dihadapi antara dunia pendidikan dan dunia bisnis adalah sama, yaitu permintaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk dan pendidikan yang bermutu. Sistem dalam dunia pendidikan yang selama ini masih rendahnya manajemen. Kelemahan dalam bidang manajemen dialami juga oleh institusi pendidikan yang berbasis Islam seperti madrasah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya manajemen madrasah yang belum ditangani secara profesional. Jika madrasah ini menerapkan sistem manajemen bisnis yang disebut Total Quality Management (TQM) sebagai paradigma tentang perbaikan secara terus-menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. TQM dapat dijadikan sebagai fondasi untuk menjadi model bagi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah.