Berdasarkan hasil laporan Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir tahun menunjukan peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dilihat dari kepemilikan aset yang terus bertambah, karena itu perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya insani yang mumpuni. Kinerja pegawai merupakan tujuan akhir dari pengelolaan sumber daya insani dan harus diisi oleh orang yang kompeten. Sebagimana Rasulullah menyerukan jika pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tinggal menunggu kehancurannya. Kinerja pegawai akan sangat mudah diraih jika pegawainya merasa puas dengan apa yang dikerjakannya. Berbagai hasil studi terhadap kinerja lembaga keuangan syariah menunjukan bahwa kepuasan pegawai ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain seperti religusitas, motivasi, etika kerja, dan kepemimpinan dalam Islam secara simultan. Hasil studi ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kepuasan pegawai dan kepuasan pelanggan.

Perhitungan tarif INA-CBG’s berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit yang didapatkan dari rumah sakit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tarif Indonesian Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket-paket pelayanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit yang besarannya ditetapkan dalam PMK Nomor 59 Tahun 2014. Suatu sistem biaya standar yang efektif mensyaratkan agar manajemen bereaksi secara tepat terhadap selisih karena selisih yang tidak terkoreksi dapat mempengaruhi perusahaan selama beberapa periode. Besarnya selisih serta dampaknya pada operasi di masa mendatang mempengaruhi reaksi perusahaan terhadap selisih. Selisih kecil biasa terjadi dan sebagian besar tidak memerlukan perhatian khusus dari manajemen, kecuali ada pola tertentu.

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif. Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu didampingi dengan referensi yang memperjelas pengertian dan pemahaman secara mendalam mengenai Otonomi dan  kemampuan keuangan daerah, melalui Buku Ajar Otonomi dan Perencanaan Keuangan daerah ini diharapkan membantu mahasiswa dalam…

Dari tahun ke tahun, secara umum minat masyarakat semakin tinggi untuk dapat diterima di PTN dan ini menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT), karena dengan menggunakan parameter yang ada dalam 3 SSBOPT pemenuhan standar PTN akan tetap dapat dipertahankanBerdasarkan PERMENDIKBUD Tahun 2014 Nomor 93 dijelaskan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam dua komponen utama, yaitu (1) Biaya Langsung (BL) dan (2) Biaya Tidak Langsung (BTL). BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa peraktivitas, dan aktivitas pendukung sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kemudian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan  bahwa penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Pada pasal yang lain disebutkan bahwa Pemerintah secara berkala harus menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT). SSBOPT disusun harus memperhitungkan tiga parameter yaitu jenis program studi, tingkat kemahalan wilayah dan pemenuhan standar nasional perguruan tinggi.. Pada dasarnya biaya operasional pendidikan dikategorikan menjadi biaya langsung…

Ketergantungan manusia pada sumber daya alam tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia, bahkan pada era modern saat ini kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk mendukung manusia diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri. Disebutkan dalam teori antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumberdaya mempunyai hubungan yang negatif artinya semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian akan semakin menipis tersedianya sumberdaya alam di negara yang bersangkutan. kemudian terdapat hubungan yang positif antara pembangunan ekonomi dan pencemaran lingkungan, semakin giat pembangunan ekonomi maka semakin tinggi pula derajat pencemaran lingkungan.  Komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.SDGs dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tentang Indikator serta masing-masing tujuan dan target SDGs yang terkumpul di dalam Pilar Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Lingkungan Hidup yang didukung oleh Pilar Tata Kelola, ketiga-tiga pilar dalam Sustainable Development Goals tampak dalam pola pendekatan Sustainable Development Goals,  agar pembangunan ekonomi…

Dunia pendidikan terkesan lamban dalam merespon perubahan teknologi dan pendidikan sehingga menjadi tertinggal disbanding dengan dunia bisnis yang cepat mengikuti tantangan dan perubahan zaman. Persoalan dan tantangan yang dihadapi antara dunia pendidikan dan dunia bisnis adalah sama, yaitu permintaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk dan pendidikan yang bermutu. Sistem dalam dunia pendidikan yang selama ini masih rendahnya manajemen. Kelemahan dalam bidang manajemen dialami juga oleh institusi pendidikan yang berbasis Islam seperti madrasah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya manajemen madrasah yang belum ditangani secara profesional. Jika madrasah ini menerapkan sistem manajemen bisnis yang disebut Total Quality Management (TQM) sebagai paradigma tentang perbaikan secara terus-menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. TQM dapat dijadikan sebagai fondasi untuk menjadi model bagi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah.

Menciptakan loyalitas pelanggan dengan mengupayakan tumbuhnya kepercayaan pelanggan dalam mempersepsi produk yang dibelinya memberi manfaat secara ekonomis, fungsional dan psikoligis sehingga pelanggan menganggap apa yang diperlukannya akan tersedia melalui dimensi expected value.  Upaya memastikan ketepatan pemasanan kepada pelanggan perlu meningkatkan terutama keindahan produk yang akan dijual memiliki penampilan produk, daya tarik produk secara panca indera, model dan warna yang artistik. Persepsi pelanggan harus dibangun dengan meyakinkan kesesuaian harga dengan kualitas, selalu memperhatikan mutu produk yang ditawarkan dan dimensi Kesesuaian harga dengan pelayanan dengan kepastian pelayanan akan diberikan sebelum dan sesudah pembelian. Menjaga intensitas hubungan pelanggan melalui dissemination of organizational knowledge melalui upaya menyediakan layanan media online berupa e-mail membuat web-site yang informatif dan interaktif. Dalam menciptakan loyalitas pelanggan sehingga pengguna  dapat membeli lebih dari satu jenis produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen maupun oleh distributornya perlu meningkatkan kualitas produk, persepsi harga, relationship marketing, terutama dengan memfokuskan pada dimensi yang sangat dominan.

Good university governance: budaya organisasi, kinerja dosen, dan mutu bisnis pendidikan. Hal tersebut memberikan makna bahwa menerapkan good  university governance  yang baik dan komitmen dari sivitas akademika, dapat mendukung kontribusi dosen pada level yang lebih tinggi. Begitu pun budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja dosen. Pemahaman dosen terhadap budaya organisasi dalam ruang lingkup fakultas maupun universitas menjadi acuan bagi perilaku ideal yang diharapkan oleh sivitas akademika dalam meningkatkan kinerja dosen. Penerapan good university governance, terkait erat sebagai kunci penting dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk menjalankan proses pendidikan sehingga dapat menghasilkan mutu bisnis pendidikan. Semakin meningkat persepsi dosen terkait good university governance, budaya organisasi maka akan semakin meningkatkan mutu  bisnis pendidikan. Hasil studi ini menemukan dua hal dari good university governance yaitu dimensi transparansi dan keadilan yang dipersepsikan belum baik. Padahal kedua dimensi tersebut memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan mutu bisnis pendidikan yang perlu perhatian dari  pimpinan setiap perguruan tinggi.  Link Download: Buku Good University Governance

Islamic social reporting (ISR)  adalah pelaporan sosial yang tidak hanya melibatkan harapan secara holistik dari masyarakat mengenai peran perusahaannya tetapi juga pada perspektif spiritual. Secara singkat sebenarnya ISR mengandung makna bahwa sebuah perusahaan dalam melakukan tindakan sosial dan pelaporannya harus memperhatikan tugas moral yang jujur, mematuhi hukum, menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan tindak korupsi. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan seharusnya mengembangkan praktik bisnis yang etis dan sustainable, secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya berkembangnya ISR turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan berbasis syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal secara lebih detail terhadap perusahaan-perusahaan syariah yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pada akhirnya Buku ini merupakan literatur yang menarik untuk dijadikan referensi, dikarenakan pembahasannya disajikan secara sistematis, komprehensif dan aplikatif. Sehingga nantinya diharapkan dapat membantu pihak-pihak atau pengguna yang berkepentingan terkait kajian teoritis dan empiris mengenai  Islamic social reporting.

Buku ini membahas tentang kinerja perbankan syariah melalui strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang dipengaruhi secara positif oleh sistem ekonomi makro. Ekonomi makro meliputi tingkat suku bunga, produk domestik bruto, dana pihak ketiga perbankan syariah, kurs, inflasi dan jumlah uang beredar. Untuk meningkatkan kinerja itu maka pemerintah harus memperkuat   sistem moneter syariah secara makro. Begitu pun para pelaku perbankan syariah harus secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di Perbankan Syariah sehingga dapat mencapai economic of scale. Memahami ekonomi syariah tidak hanya dilakukan karena kinerja keuangan syariah melainkan harus meliputi sektor riil. Masyarakat Indonesia menjadi bagian terpenting dari kemajuan perbankan syariah dengan potensi jumlah masyarakat muslim terbesar. Memperkuat posisi dan peran Dewan Syariah Nasional (DPS) dan Dewan Pengawas Syariah terutama dalam membuat fatwa-fatwa yang bersifat implementatif sebagai acuan regulasi bagi pemerintah.